
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cimahi akan terus melakukan pengecekan kepada masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang saat ini terjadi. Menurut Kasi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kota Cimahi Agus Irwan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak pertamina. "Setiap bulannya Kota Cimahi mendapatkan 500 ribu tabung elpiji perbulan," ungkap Agus kepada wartawan di kantornya, Rabu (17/5/2017). Sedangkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cimahi mencapai 20 ribu Kepala Keluarga (KK). Pihaknya mengkalkulasikan jika dalam sebulan kebutuhan gas sebanyak empat tabung, maka hanya mencapai 80 ribu. Artinya, dari jumlah gas elpiji yang tersedia ini masih mencukupi kebutuhan. Serta, lanjut dia, tidak akan ada kelangkaan gas. Sebelumnya, pemerintah melakukan aturan lain untuk mendapatkan gas elpiji. Namun, aturan tersebut saat ini sudah tidak terjadi lagi. Diharapkan, kepada para agen agar bisa menerapkan aturan tersebut. Sehingga, dapat mengurangi sejumlah kecurangan.
Sementara itu, Masa buruh mengancam akan bergerak ke kantor PLN, jika Ketua DPRD tak mampu mendatangkan PLN ke kantor DPRD untuk melakukan audiensi bersama buruh. Menurut pantauan Tribun, saat buruh melakukan orasi, perwakilan buruh memasuki kantor DPRD memastikan keberadaan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan. Namun, saat akan memasuki ruangan Ketua DPRD, Satpam yang berjaga mengatakan bahwa Ketua DPRD sedang rapat dan rencananya akan diterima komisi 4 DPRD. "Kami tidak mau kalau hanya diterima komisi 4, kami inginnya oleh Ketua DPRD langsung dan mendatangkan perwakilan dari PLN dan Pemerintah," ujar Saiful Bahri, salah satu perwakilan buruh, saat ditemui Tribun di Kantor DPRD, Jalan Djulaeha Karmita, Rabu (17/5/2017). Masa buruh melakukan orasi di depan Kantor DPRD menuntut pemerintah untuk mengembalikan subsidi untuk rakyat, dengan menolak kenaikan tarif harga listrik dan melakukan antisipasi kelangkaan gas elpiji tiga kilogram jelang bulan suci Ramadan.